Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia saat ini berada di puncak momentum. Terlebih aktivitas masyarakat kini semakin bergeser dari ruang fisik ke ruang daring. Mulai dari berbelanja di marketplace, menonton film di platform streaming, hingga mengakses layanan keuangan secara digital. Pergeseran ini bukan sekadar fenomena sosial, melainkan transformasi ekonomi besar yang membuka peluang baru bagi penerimaan negara melalui pajak digital Indonesia.

Dilansir dari Laporan Google, Temasek, dan Bain & Company (2024) menunjukkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia pada 2024 telah mencapai USD 90 miliar atau sekitar Rp1.420 triliun, dan diperkirakan akan melonjak hingga USD 360 miliar pada 2030.

Pertumbuhan pesat ini terutama digerakkan oleh sektor e-commerce, layanan keuangan digital (fintech), transportasi daring, dan hiburan berbasis aplikasi.

Seiring dengan itu, Indonesia kini menjadi rumah bagi sejumlah perusahaan teknologi besar seperti Gojek–Tokopedia dan Traveloka, yang telah berstatus decacorn, serta belasan perusahaan unicorn lokal lainnya.

Tak ketinggalan, platform multinasional seperti Shopee, Grab, dan TikTok terus memperluas dominasinya di pasar nasional, menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Potensi Pajak Digital yang ada di Indonesia

Pajak digital merupakan bentuk reformasi sistem perpajakan yang diterapkan untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi digital. Sederhananya, pajak digital adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk atau layanan digital, seperti platform streaming Netflix, aplikasi, maupun layanan digital lainnya.

Potensi penerimaan pajak digital di Indonesia dapat dilihat dari dua aspek utama, yakni besarnya nilai transaksi ekonomi digital dan meningkatnya jumlah pelaku usaha digital yang beroperasi.

Berdasarkan data Bank Indonesia, pada Februari 2025 tercatat transaksi pembayaran digital melalui aplikasi mobile dan internet mencapai 3,38 miliar transaksi, tumbuh sebesar 31,21% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, volume transaksi ritel yang diproses melalui sistem BI-FAST juga menunjukkan hasil signifikan, yaitu mencapai 330,08 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp858,27 triliun.

Potensi pajak digital juga tercermin dari jumlah pelaku usaha dan penyelenggara perdagangan online (PMSE) yang terus bertambah setiap tahun, baik dari perusahaan lokal maupun global.

Hingga Januari 2025, pemerintah telah menunjuk 211 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE, dengan 181 di antaranya telah aktif memungut dan menyetorkan pajak dengan total penerimaan mencapai Rp 26,12 triliun, setara dengan 2,9% total penerimaan pajak keseluruhan.

Angka tersebut meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya, ketika jumlah pemungut baru mencapai 163 perusahaan. Bahkan, hingga Agustus 2025, penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital yang mencakup PMSE, fintech, aset kripto, dan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) telah mencapai Rp 41,09 triliun.

Yang mana nilai tersebut setara dengan 4,6% dari total penerimaan pajak keseluruhan, dengan 236 perusahaan digital telah resmi ditunjuk sebagai pemungut pajak.

Komponen terbesar potensi pajak digital berasal dari PPN perdagangan online sebesar Rp31,06 triliun, diikuti pajak fintech sebesar Rp3,88 triliun, pajak aset kripto Rp1,55 triliun, dan pajak dari Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp3,53 triliun.

Pencapaian ini menjadi sinyal bahwa sektor digital tidak hanya menjadi motor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pilar baru bagi penerimaan negara.

Strategi Pemerintah Menarik Potensi Pajak dan Regulasi

Untuk mengoptimalkan potensi pajak digital, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah strategis. Pertama, pemerintah memperluas cakupan pemungutan pajak dengan menyasar sektor-sektor baru seperti aset kripto dan fintech yang sebelumnya belum tergarap secara optimal.

Kedua, integrasi sistem data perpajakan digital antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan platform e-commerce serta lembaga keuangan digital diperkuat agar potensi penerimaan dapat dimonitor secara lebih akurat dan transparan.

Penerapan pajak digital ini bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan penyesuaian mekanisme pemungutan agar lebih praktis dan efisien bagi pelaku usaha.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Indonesia menetapkan dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk memungut pajak dari transaksi digital, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020, yang mengatur tata cara penunjukan pemungut pajak, penyetoran, serta pelaporan pajak digital oleh perusahaan dalam negeri maupun luar negeri.

Selain itu, untuk meningkatkan daya saing produk lokal melalui penerapan pajak digital pada barang impor, pemerintah mengeluarkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Regulasi ini mewajibkan setiap pelaku usaha digital yang beroperasi di Indonesia, baik lokal maupun asing untuk memiliki izin usaha resmi, mematuhi standar periklanan, serta menjaga transparansi dalam setiap transaksi.

Salah satu ketentuan penting dalam peraturan tersebut adalah penetapan harga minimum sebesar USD 100 per unit untuk barang impor yang dijual langsung oleh pedagang asing melalui platform daring.

Kebijakan ini tidak hanya memperkuat aspek pengawasan dan keadilan pasar, tetapi juga bertujuan menekan praktik predatory pricing serta memberikan ruang yang lebih adil bagi produk lokal untuk bersaing di pasar domestik.

Dampak Positif dan Negatif Pajak Digital

Kehadiran pajak digital membawa dampak ganda bagi ekonomi nasional. Dari sisi positif, kebijakan ini membuka sumber penerimaan baru bagi negara dan memperluas basis pajak tanpa menambah beban pada sektor konvensional.

Pajak digital juga memperkuat keadilan fiskal, menempatkan pelaku usaha daring dan luring dalam posisi yang lebih setara dalam hal kewajiban pajak. Selain itu, regulasi ini mendorong transparansi transaksi digital, di mana perusahaan wajib melaporkan aktivitas ekonominya secara lebih terbuka kepada otoritas pajak.

Namun, di sisi lain, penerapan pajak digital juga menghadirkan tantangan. Keterbatasan akses terhadap data transaksi digital masih menjadi hambatan utama dalam pengawasan fiskal.

Tanpa sistem pelacakan berbasis teknologi yang memadai, potensi kebocoran penerimaan pajak akan sulit dihindari. Di samping itu, beban PPN yang diteruskan ke konsumen berpotensi meningkatkan harga layanan digital seperti langganan aplikasi dan platform streaming.

Bagi pelaku UMKM digital, pajak digital dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, kewajiban pajak meningkatkan kredibilitas usaha serta memperluas peluang kerja sama dengan mitra besar melalui legalitas dan transparansi yang lebih baik.

Namun di sisi lain, biaya kepatuhan pajak sering kali menjadi beban tambahan, terutama bagi usaha mikro yang belum memiliki sistem pembukuan dan literasi perpajakan yang memadai.

Tantangan ini diperparah oleh kompleksitas pelaporan dan keterbatasan akses informasi yang membuat sebagian pelaku usaha masih kesulitan memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu.

Pandangan serupa disampaikan oleh pakar ekonomi IPB University, Dr. Anisa Dwi Utami, yang menilai bahwa penerapan pajak pada UMKM e-commerce merupakan langkah menuju keadilan fiskal karena mampu memperluas basis penerimaan negara sekaligus menciptakan kesetaraan dengan pelaku usaha offline.

Namun, ia juga menyoroti adanya tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait beban administratif seperti proses pencatatan, penghitungan, dan pelaporan pajak yang kerap menjadi hambatan bagi UMKM dengan keterbatasan infrastruktur digital.

Langkah Strategis yang Perlu Dilakukan

Kondisi ini dapat berdampak pada daya saing usaha, sebab apabila beban pajak dialihkan kepada konsumen maka harga jual berpotensi meningkat, sementara jika ditanggung oleh pelaku usaha, margin keuntungan akan menyusut.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa edukasi perpajakan yang masif, penyederhanaan sistem pelaporan digital yang terintegrasi dengan platform e-commerce, serta pemberian insentif bagi usaha kecil, agar kebijakan pajak digital benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional secara berkelanjutan.

Zahra – Asisten Konsultan Kebijakan Publik