fbpx
Ada Pertanyaan ?
+62 857-4550-9992

Perjalanan Perekonomian Indonesia Tahun 2023 Dan Proyeksi Kedepan

chaakra By  April 23, 2024 21 144

          Halo sahabat chaakra, saat ini perekonomian dunia sedang bergulat dengan ketidakpastian geopolitik, tingginya biaya keuangan, dan tekanan baru terhadap inflasi, yang membebani pertumbuhan global dan perdagangan internasional. Lalu bagaimana dengan perospek pembangunan perekonomian di Indonesia saat ini?

Pembangunan Perekonomian Indonesia Saat Ini

          Pada tahun 2023, Berdasarkan data dari World Bank, Indonesia sendiri masih pada masa perpanjang pemulihan perekonomian pascapandemi. Namun, saat ini pertumbuhan perekenomian sudah berangsur membaik bahkan untuk pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tetap kuat meskipun perekonomian belum sepenuhnya stabil. Hal ini dibuktikan dengan hasil triwulan PDB nasional yang solid, dimana berdasarkan data dari BPS dapat diketahui bahwa selama tujuh kuartal berturut-turut PDB Indonesia berada di atas angka 5 persen, hanya saja  pada triwulan ke-3 tahun 2023 PDB tumbuh sebesar 4,9 persen. Penurunan pertumbuhan PDB pada triwulan ketiga ini tetap tidak banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan total PDB Indonesia di tahun 2023 yaitu sebesar 5,1 persen pada tiga kuartal pertama tahun 2023 (3Q-23).

          Data tersebut juga menunjukan bahwa sektor swasta menjadi penggerak utama PDB yang memberikan kontribusi sebesar 2,7 poin persentase (ppts) terhadap pertumbuhan sepanjang tahun 2023 atau setara setengah dari seluruh pertumbuhan PDB selama dua tahun terakhir. Hal ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan kepercayaan konsumen serta didukung adanya penurunan inflasi secara nasional sebesar 0,13 persen. Secara spesifik industri swasta yang berperan dalam peningkatan PDB yang pertama adalah industri manufaktur berhasil menyumbang 19,6 persen terhadap pertumbuhan PDB tahun 2023, sementara perdagangan grosir dan eceran sebesar 13,1 persen, transportasi 12,4 persen, serta informasi dan komunikasi sebesar 10,0 persen atau penulis rangkum pada data grafik berikut ini :

           Secara keseluruhan, sektor-sektor tersebut menyumbang 54 persen dari seluruh pertumbuhan ekonomi selama pemulihan perekonomian pasca pandemi. Salah satu kontributor dengan peningkatan terbesar selama periode ini adalah sektor transportasi, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan sebesar 12,4 persen dari kontribusi awal PDB sebesar 3,6 persen. Peningkatan tajam pada sektor ini disebabkan adanya penyelesaian proyek-proyek infrastruktur besar seperti Light Rail Transit (LRT) Jakarta dan kereta cepat Jakarta-Bandung (whoosh), serta penghapusan pembatasan mobilitas di era COVID-19 dan kebangkitan kembali pariwisata.

           Disisi lain, kontribusi investasi terhadap pertumbuhan PDB di Indonesia selama tahun 2023 belum kembali ke tren pada saat sebelum pandemi terjadi. Hal ini karena dikarenakan tingkat penanaman modal asing tetap stabil dan terkonsentrasi di beberapa sektor saja. Pertumbuhan investasi belum kembali ke tren sebelum pandemi. Antara tahun 2015 dan 2019, keseluruhan investasi memberikan kontribusi rata-rata 1,8 persen per tahun terhadap pertumbuhan PDB. Angka ini turun menjadi 1,3 persen pada tahun 2021-2023, sebagian karena menurunnya kontribusi investasi asing disaat pandemi 2020-2021. Angka tersebut kembali pulih pada tahun 2022, disebabkan oleh kenaikan tajam investasi di sektor manufaktur, yang sebagian besar dikarenakan kebijakan industri hilirisasi. Penurunan kontribusi investasi asing yang melemah terhadap pertumbuhan ekonomi dalam masa pemulihan pascapandemi sejauh ini telah ditanggulangi dengan pemfokusan investasi dalam negeri yang lebih kuat yang dan didukung oleh peningkatan likuiditas dalam negeri dan serta kredit sektor swasta.

          Selain kenaikan tingkat PDB, pada pembangunan perekonomian juga kita perlu melihat indikator tingkat partisipasi angkatan kerja. Di tahun 2023 sendiri terjadi peningkatan nilai partisipasi angkatan kerja sebesar 0,9 persen dan penurunan tingkat pengangguran menjadi 5,3 persen pada tahun 2023. Dimana nilai tingkat pengangguran di tahun 2023 telah berhasil mendekati tingkat sebelum pandemi sebesar 5,2 persen pada tahun 2019. Namun, disisi lain masih terjadi permasalahan prevalensi pekerjaan kelas menengah yang telah turun dari 14 menjadi 9 persen dari total lapangan kerja antara tahun 2019-2023.

Prospek dan Tantangan Pembangunan Perekonomian

           Indonesia diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata tahunan sebesar 4,9 persen selama tahun 2024-2026. Inflasi diperkirakan akan turun ke rata-rata 3,1 persen dan tetap berada dalam kisaran target inflasi Bank Indonesia. Disisi lain, tantangan pada neraca eksternal diperkirakan akan meningkat. Defisit transaksi berjalan secara bertahap akan naik menjadi 1,4 persen dari PDB pada tahun 2026, karena harga komoditas yang lebih rendah dan pertumbuhan global yang melemah akan menghambat ekspor. Prospek ekonomi menghadapi beberapa risiko penurunan (downside risks). Tingginya suku bunga dalam jangka panjang dapat membebani biaya pinjaman dan memperketat akses ke pembiayaan eksternal. Guncangan-guncangan terkait ketidakpastian geopolitik dan perubahan iklim dapat menganggu rantai pasokan global (global value chains) dan nilai tukar perdagangan bisa turun lebih tajam, sehingga mungkin mengurangi penerimaan negara dan memperketat posisi fiskal Indonesia. Di dalam negeri, Pemilu 2024 bisa memperlambat momentum reformasi yang mendukung pertumbuhan.

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

          Dengan fondasi ekonomi makro yang kuat dan berakhirnya siklus pemulihan pasca-COVID, fokus kebijakan akan kembali lagi ke agenda pertumbuhan. Indonesia mempunyai rekam jejak kebijakan yang kredibel dalam menghadapi risiko-risiko penurunan dan menjaga stabilitas ekonomi makro. Defisit fiskal dan defisit transaksi berjalan (twin deficits) yang kecil, utang publik yang rendah, cadangan devisa yang memadai, pembiayaan eksternal yang stabil, dan solidnya pertumbuhan ekonomi merupakan penyangga yang kuat bagi perekonomian Indonesia dalam merespons kemungkinan guncangan. Ke depannya, tantangan yang dihadapi adalah untuk memanfaatkan kuatnya fundamental makroekonomi tersebut sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, lebih hijau, dan lebih inklusif. Salah satu pilar inti dari agenda pertumbuhan seperti ini adalah reformasi berbagai permasalahan struktural yang membatasi efisiensi, daya saing dan pertumbuhan produktivitas. Di antara berbagai reformasi tersebut ialah perundang-undangan yang komprehensif (Omnibus Law), UU Cipta Kerja, Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dan Sektor Keuangan (PPSK). Akan menjadi sangat penting untuk memastikan kelanjutan dan mempercepat pelaksanaan berbagai reformasi tersebut jika Indonesia ingin mencapai visi menjadi negara berpendapatan tinggi (high-income country) pada tahun 2045.

          Selain itu perlu dilakukan pula reformasi kebijakan transisi hijau di Indonesia dengan pilihan-pilihan tambahan yang meliputi reformasi sektoral serta langkah-langkah adaptasi juga diperlukan. langkah – langkah kebijakan tersebut adalah mencakup beberapa hal berikut :

  1. Mengembangkan peta jalan untuk menyelesaikan reformasi subsidi BBM transportasi.
  2. Mengkonversi subsidi harga listrik (PSO PLN) menjadi transfer tunai tepat sasaran yang memungkinkan pembebanan tarif biaya pembangkit listrik serta menggunakan transfer tunai sebagai kompensasi kenaikan harga bagi masyarakat miskin dan rentan.
  3. Mengembangkan peta jalan terpadu untuk nilai ekonomi karbon berdasarkan kajian dampak, biaya, dan kelayakan instrumen-instrumen alternatif di sektor-sektor lain setelah tahun 2024.
  4. Mengembangkan panduan lebih lanjut mengenai pendekatan manajemen risiko dan persyaratan keterbukaan informasi bagi bank-bank swasta. Panduan yang mencakup pengujian tekanan (stress testing) an metodologi analisis skenario, pendekatan identifikasi dan manajemen risiko, dan prosedur keterbukaan informasi risiko iklim.
  5. Lebih mendorong penggunaan obligasi hijau (Obligasi Green Bond) yang mencakup agregasi dan sekuritisasi sehingga obligasi hijau dapat mencapai ukuran yang diminta oleh investor, melalui penggunaan model dan prosedur kontrak baku; serta mengurangi persyaratan pendaftaran untuk obligasi berlabel hijau.
  6. Mengkaji dan menyederhanakan langkah-langkah kebijakan non-tarif (non-tarriff measure) atas barang-barang hijau. Beberapa NTM dapat disederhanakan dengan cara persetujuan impor dan kepatuhan pada SNI. Beberapa NTM juga dapat dipertimbangkan untuk dihapuskan, seperti Inspeksi Pra Pengiriman (Pre-Shipment Inspection) dan pembatasan impor. Sehingga, seiring berjalannya waktu beberapa kebijakan NTM dapat disederhanakan secara bertahap sejalan dengan dikembangkannya sistem national single window dan manajemen risiko yang kuat.
  7. Melonggarkan persyaratan kandungan lokal (local content requirement) sampai permintaan dapat menopang skala ekonomi (economies of scale) lokal. LCR yang lebih longgar dapat mendorong pengembangan industri, mengurangi harga bagi para investor energi terbarukan, dan mendorong alih teknologi internasional.

            Melalui reformasi-reformasi ini dan reformasi-reformasi lain, Indonesia dapat meningkatkan pendorong dasar produktivitas dan efisiensi sehingga membantu mengurangi biaya jangka pendek penurunan emisi dan adaptasi, serta memperkuat pertumbuhan jangka panjang.

 

 

Comments (21)

Make a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *