Latar belakang FOLU Net sink 2030

Halo sahabat Chaakra, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya informasi geospasial terutama permasalahan khusus terkait deforestasi lebih spesifik lagi tentang “Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Apa sih, Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030? Ini adalah sebuah konsep dan target yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan penggunaan lahan lainnya untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030.

Pada mulanya, langkah ini diambil sebagai komitmen Indonesia dalam merespon permasalahan terkait deforestrasi secara global. Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 telah menandatangani perjanjian paris terkait upaya dalam menanggapi permasalahan iklim. Pada tahun 2021, Presiden Indonesia mengeluarkan Perpres no. 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. 

Pada peraturan ini upaya penurunan emisi GRK dilakukan di berbagai sektor. Salah satu sektor yang memiliki sumbangsih pada penurunan GRK terbesar yaitu sektor FOLU. Sehingga pada tahun 2022 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 melalui PermenLHK nomor SK.168/MenLHK/PKTL/PLA.1/2/2022.

Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah komitmen transformatif yang menunjukkan ambisi dan keseriusan Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim. Sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 tercapainya pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030, mendukung net zero emission sektor kehutanan dan guna memenuhi Nationally Determined Contribution (NDC) yang menjadi kewajiban nasional. Fokus penanganan permasalahan lingkungan melalui pengurangan deforestasi dipilih dengan alasan sektor ini diproyeksikan memiliki kontribusi penyerapan emisi GRK terbesar hingga 60%.

Strategi Mencapai FOLU Net Sink 2030

Sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 tercapainya tingkat penurunan emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030. Dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 168/Menlhk/PKTL/PLA.1/2/2022 telah disebutkan bahwa setidaknya terdapat 8 Kebijakan umum sektor FOLU menuju net sink 2030, diantaranya:

• Kegiatan Prakondisi Kawasan Hutan

Kegiatan Prakondisi Kawasan Hutan diselenggarakan berupa menetapkan kawasan hutan agar memiliki kejelasan status, letak, batas, luasan, serta keberadaannya mendapat pengakuan dari masyarakat serta bebas dari hak-hak pihak ketiga. Kegiatan ini menjadi pondasi penting dalam meletakkan dasar pengelolaan hutan menuju hutan yang lestari dan berkeadilan.

• Mempertahankan hutan alam yang masih tersisa

Kebijakan ini dilakukan dengan melakukan pemanfaatan hutan alam yang diarahkan untuk jasa lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan mengembangkan kebijakan tata ruang rendah karbon. Dalam hal ini kebijakan tata ruang memiliki paran penting dalam mempertahankan hutan alam yang tersisa.

• Mendorong terjadinya regenerasi hutan terdegradasi

Kebijakan mengenai sertifikasi PHL dan adopsi teknologi RIL-C dan Silvikultur Intensif (SILIN) dapat menjadi dasar legal instrument dalam meningkatkan regenerasi hutan alam sekunder.

• Efisiensi penggunaan lahan dan optimasi lahan tidak produktif

Melalui skema perhutanan sosial dan multi usaha pada perizinan berusaha pengusahaan hutan, lahan tidak produktif di dalam kawasan hutan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ketahanan pangan dan keterlibatan masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat (MHA).

• Akselerasi kegiatan penyerapan karbon

Kebijakan ini dimungkinkan untuk melakukan penanamanHHBK dan tanaman pangan di lahan produktif dalam wilayah konsesi menjadi dimungkinkan.

• Pengembangan kebijakan fiskal untuk sektor FOLU

Kebijakan fiskal yang memungkinkan dapat dilakukan utuk mendukung sektor FOLU yaitu dengan pendanaan yang berbasis keberlanjutan dan ekosistem. Seperti adanya insentif yang diberikan kepada para pelaku usaha yang mendukung dan bersentuhan langsung dengan sektor FOLU.

• Kegiatan penegakan hukum atau Law enforcement

Penegakan hukum yang dimaksud dapat dilakukan dengan tiga instrumen penegakan hukum, yaitu sanksi administratif, penegakan hukum pidana, dan penegakan hukum perdata. Terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran juga dikenai pemberatan sanksi baik berupa pidana tambahan maupun pengenaan denda administratif sebagaimana yang tercantum dalam UUCK.

• Penguatan Basis Data Sektor FOLU

Penguatan basis data dilakukan dengan secara terukur dan perlu didokumentasikan dalam suatu basis data yang tertata dan berkualitas, serta memenuhi kaidah kebutuhan Measuring, Reporting and Verification (MRV) sektor FOLU.

Dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, dimana peran informasi geospasial dalam mendukung kebijakan FOLU Net Sink 2023?

Baca Juga : Surabaya Waterfront Land : Menggali Potensi Ekonomi di Tengah Tantangan Ekologis dan Sosial

Pentingnya Informasi Geospasial dalam mendukung kebijakan

Tentunya pentingnya informasi geospasial dalam konteks ini, berperan sangat penting dalam penguatan basis data sektor FOLU. Selanjutnya, data ini menjadi kunci penting bagi pemerintah Indonesia dalam mengambil langkah. Informasi Geospasial menjadi salah satu aspek penting yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Tidak hanya di sektor FOLU, menurut R. Avtar iformasi geospasial juga menjadi salah satu perangkat penting dapat digunakan dalam memantau kemajuan pencapaian SDG’s.

Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Dengan adanya informasi geospasial kita bisa melakukan analisa yang lebih akurat dengan berbasis bukti yang dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan. Dalam konteks lingkungan hidup sendiri informasi geospasial juga digunakan untuk melakukan monitoring perubahan lahan, indentifikasi degradasi pada kawasan, serta melihat rencana strategis induk rehabilitasi.

Dengan adanya data tersebut lebih mudah bagi pemerintah untuk menentukan langkah apa yang dapat dilakukan pada tahap selanjutanya. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan percepatan untuk mencapai sektor FOLU sebagai sektor pendorong penyerapan dan dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Sederhananya, peran informasi geospasial mendukung Indonesia’s FLO Net Sink 2030 ada 4 peran penting. Selanjutnya peran tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1 Peran Informasi Geospasial dalam mendukung Indonesia’s FOLU 2030

Informasi geospasial sendiri memiliki beberapa keunggulan yaitu ketersediaan data yang lebih detail serta data yang realtime. Sehingga pengambilan kebijakan bisa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan keadaan aktual. Tidak hanya itu, informasi yang ditampilkan tidak hanya terbatas pada skala wilayah administrasi saja.

Lebih dari itu, informasi geospasial mampu menampilkan data secara detail hingga data persebaran di masing-masing wilayah administrasi yang meliputi lokasi persebaran luas hingga kondisi wilayh. Informasi geospasial apa saja yang dibutuhkan dalam mendukung kebijakan FOLU Net Sink 2023? Dalam mendukung kebijakan tersebut, setidaknya terdapat 4 informasi geospasial utama yang dibutuhkan.

• Indeks Proiritas Lingkungan (IPL)

Informasi ini memberikan gambaran umum tentang kondisi suatu wilayah terkait tingkat risiko wilayah tersebut terhadap deforestasi dan kebakaran hutan, seta potensi wilayah terhadap serapan karbon. Nantinya, data ini diintegrasikan untuk menentukan wilayah prioritas dalam pelaksanaan aksi mitigasi. Data ini menjadi penting dalam perencanaan strategis dan alokasi sumber daya.

• Indeks Jasa Lingkungan (IJL)

Informasi ini berkaitan dengan data ekosistem untuk melakukan layanan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, serta fungsi hidrologis lainnya. Data Indeks Jasa Lingkungan disusun berdasarkan keberadaan nilai konservasi tinggi (HCV), kualitas hutan (stok karbon dan kerapatan tajuk) serta peran kawasan dalam penyediaan jasa lingkungan. Indeks Jasa Lingkungan akan menentukan arah dalam mengoptimalkan pemanfaatan hutan.

• Indeks Kelembagaan (IK)

Informasi ini digunakan untuk mengukur kesiapan lembaga untuk mendukung kebijakan FOLU Net Sink 2030. Informasi spasial indeks kelembagaan menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat (modal sosial) dan kapasitas kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Modal sosial dinilai berdasarkan fraksi luas kawasan hutan yang ditempati masyarakat dan kapasitas kelembagaan dinilai berdasarkan kondisi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keberadaan program dan umur KPH.

• Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030

Sedangkan informasi ini merupakan data hasil penentuan kebijakan apa saja yang dapat dilakukan dalam rangka mitigasi. Informasi geosapasial sendiri digunakan untuk memetakan arah mitigasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah.

Dari penjabaran sebelumnya, kita tahu bahwa sebenarnya Informasi geospasial memegang peran penting dalam mendukung implementasi FOLU Net Sink 2030, terutama dalam memantau perubahan lahan, identifikasi degradasi kawasan, serta perencanaan rehabilitasi. Keunggulan data geospasial yang detail dan real-time memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran.

Empat informasi geospasial utama yang dibutuhkan meliputi Indeks Prioritas Lingkungan (IPL) untuk memetakan risiko deforestasi dan serapan karbon, Indeks Jasa Lingkungan (IJL) untuk melindungi keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis, Indeks Kelembagaan (IK) untuk mengukur kesiapan lembaga pendukung, serta Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi untuk memetakan kebijakan mitigasi sesuai potensi wilayah.

Dengan dukungan informasi geospasial, pemerintah dapat mempercepat pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca dan mewujudkan sektor FOLU sebagai pendorong utama penyerapan karbon di Indonesia.

Baca Juga : Transformasi Ekonomi Melalui Green Investment Sebagai Upaya Mitigasi Krisis Iklim

Referensi :

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: 168/Menlhk/Pktl/Pla.1/2/2022 tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use (Folu) Net Sink 20230 Untuk Pengendalian Iklim.

Irham – Staf Asisten Konsultan Kebijakan Publik